WARTA KETAPANG – Polemik seputar technical meeting Seleksi Provinsi (Selekprov) cabang olahraga Pencak Silat mencuat setelah dipersoalkan IPSI Kota Pontianak pada 13 September 2025 di Aula KONI Kalbar.
Pengprov IPSI Kalbar menegaskan bahwa aturan terkait mutasi atlet hanya berlaku bagi atlet nasional yang pindah provinsi. Hal ini dijelaskan Wakil Ketua II IPSI Kalbar, Sukino, yang menambahkan bahwa mutasi atlet wajib disertai surat keterangan resmi sesuai informasi teknis dari KONI Pusat.
Sementara dalam rapat koordinasi cabang beladiri di KONI Kalbar, persoalan mutasi tidak pernah dibahas. Hingga kini, Pengprov IPSI Kalbar juga belum menerima Petunjuk Teknis (Juknis) atau THB khusus Selekprov PON Beladiri dari KONI Kalbar.
Wakil Ketua I Bidang Organisasi IPSI Kalbar, Guntur Perdana, menyampaikan bahwa seharusnya pelaksanaan event menjadi tanggung jawab KONI Provinsi. Namun, karena keterbatasan anggaran, seleksi akhirnya dilaksanakan secara mandiri oleh Pengprov IPSI Kalbar dengan rekomendasi KONI, termasuk menanggung seluruh biaya pelaksanaan.
Awalnya, seleksi dijadwalkan pada 27 September 2025. Namun berdasarkan rapat kerja bersama KONI Kalbar, jadwal dimajukan menjadi 15–17 September 2025 karena batas akhir pengumpulan data ke KONI Pusat adalah 19 September 2025. Dalam rapat tersebut, KONI Kalbar juga menyatakan hanya mampu menanggung biaya untuk satu atlet dan satu pelatih.
Wakil Ketua III IPSI Kalbar, Sholihin Yakuza, menambahkan bahwa Selekprov diikuti 14 kabupaten/kota dengan total 116 atlet di 16 kelas: 9 kelas laga putra (A–I), 5 kelas laga putri (A–E), serta nomor seni tunggal putra dan putri.
Seleksi berlangsung dua tahap, yaitu penyisihan laga dan seleksi fisik. Dari proses ini, hanya 9 atlet terbaik yang akan dipilih untuk nomor laga, ditambah 2 atlet dari nomor seni tunggal. Dengan demikian, total 10 atlet akan mewakili Kalbar pada PON Beladiri di Kudus, Jawa Tengah, 18–21 Oktober 2025.
Ketua Umum Pengprov IPSI Kalbar sekaligus Pendekar Wira Utama, Alexander Wilyo, menegaskan komitmen mengirim full team meski terkendala anggaran.
“Mengirim 10 atlet ke PON Beladiri tentu bukan hal mudah karena membutuhkan biaya besar. Namun kebijakan ini tetap kita jalankan,” ujarnya.
Alexander, yang juga Bupati Ketapang, mengingatkan bahwa semangat membangun prestasi pencak silat Kalbar harus mengedepankan kebersamaan, bukan saling menjatuhkan.
Ia mencontohkan keberhasilan Kalbar menembus 8 besar nasional pada Kejurnas Junior, 4–7 September 2025, sebagai hasil kerja keras dan kekompakan.
“Kami berharap ke depan polemik seperti ini bisa diselesaikan dengan dialog terbuka. Mutasi atlet bukan kewenangan IPSI, melainkan KONI. Karena itu, kami berharap KONI Kalbar mengeluarkan juknis resmi setiap ada event agar jelas berlaku hingga ke tingkat kabupaten/kota,” tegasnya.
Alexander juga menekankan pentingnya perhatian pengurus cabang kepada atlet berprestasi agar tidak tergoda pindah ke daerah lain.
“Niat kita semua untuk kemajuan olahraga, khususnya silat. Tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok, sehingga kita harus terus bersinergi untuk mencapai tujuan tersebut,” pungkasnya.
(ry)
